Buton dan VOC: Awal Mula Persekutuan

Kongsi Dagang Hindia Timur atau yang lazim dikenal dengan nama Verenigde Oostindie Compagnie (VOC) adalah perusahaan besar yang terdiri dari gabungan enam perusahaan dagang Belanda.[1] VOC menjadi momok yang mengerikan jika kita membuka lembaran sejarah Indonesia yang dijajah selama 350 tahun. Literatur di Indonesia menggambarkan dengan panjang bahwa VOC dan Belanda adalah musuh besar nusantara atau Indonesia sehingga siapa saja yang menjadi sekutu VOC akan dicap sebagai musuh Indonesia juga.

Di Sulawesi, Kesultanan Gowa yang dipimpin Sultan Hasanuddin "Ayam Jantan dari Timur" hadir sebagai musuh tangguh VOC. Berkat perjuangan dan kegigihannya, Sultan Hasanuddin dinilai berhak mendapatkan gelar Pahlawan Nasional[2]. Masyarakat Makassar patut berbangga atas status tersebut. Benak masyarakat pun perlahan terbentuk bahwa Makassar (Gowa) adalah musuh VOC.

Sultan Hasanuddin

I Mallombasi Muhammad Bakir Daeng Mattawang Karaeng Bonto Mangepe

Sumber: biografiku.com

Di sisi Sulawesi yang lain, Kesultanan Buton tampil sebagai sekutu VOC. Buton dan VOC membentuk jalinan persahabatan sehingga sebagian orang memberikan predikat “Sekutu Abadi” kepada Buton dan VOC. Kesultanan Buton berbanding terbalik dengan Kesultanan Gowa dalam hal hubungan dengan VOC, walaupun sama-sama menjadikan Islam sebagai agama dan pondasi kenegaraan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai tasawuf, secara khusus Tarekat Sammaniyah[3][4] yang digagas oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani Al-Hasani Al-Madani. 

Dengan kenyataan bahwa Kesultanan Buton adalah Sekutu VOC, apakah Kesultanan Buton secara otomatis menjadi pengkhianat? Menurut saya, pertanyaan ini tidak dapat dilihat dan dijawab benar atau salah. Ada banyak variabel yang menjadi alasan mengapa persekutuan Buton dan VOC tidak dapat dilihat hanya dari satu sisi saja. Kesultanan Buton sebagai salah satu wilayah yang berada di nusantara harus ditempatkan secara global dan berkaitan antara sejarah dari satu kerajaan dengan sejarah kerajaan lainnya, dimana sejarah Indonesia juga harus dilihat dalam rangkaian sejarah dunia pada umumnya[5].

***

Sebagai kerajaan dengan sistem pemerintahan sendiri, Buton tidak dapat terlepas dari interaksi dengan kerajaan sekitarnya. Buton dan kerajaan disekitarnya saling bergantung sehingga kondisi politik dan ekonomi masing-masing kerajaan pun tidak dapat dipisahkan dari bagaimana kualitas hubungan antar kerajaan.[6] Kerja sama antar kerajaan sekitar pun telah dibangun oleh Buton, diantaranya kerja sama dengan Gowa Tallo, Bone, dan Ternate, serta kerajaan lainnya yang ada disekitar wilayah Buton [7].

Jika Buton telah lama bekerja sama dalam berbagai hal dengan kerajaan sekitarnya, mengapa Buton pada akhirnya memilih VOC sebagai aliansinya? Mengapa tidak bersekutu dengan kerajaan tangguh disekitarnya, seperti Gowa dan Ternate? Ada dua faktor yang menjadi penyebab mengapa Buton memilih VOC dibanding Gowa dan Ternate, yakni faktor politik eksternal antara Gowa dan Ternate dan politik internal antar golongan Kaomu.

Faktor Eksternal: Terombang Ambing oleh Dua Kuasa

Walaupun telah lama bekerja sama dengan Gowa dan Ternate, hubungan Buton dengan kerajaan lain tidak selalu mulus, terutama dengan Gowa dan Ternate. Syekh Haji Abdul Ganiyu Kenepulu La Bula bertutur dalam Ajonga Yinda Malusa: [8]

Kaapaka karana tangko yindapo

(Sebab karena waktu belum ada)

Tee walanda ipiya malona yitu

(Dengan Belanda beberapa waktu lalu)

Adiaka timbu tajagani taranate

(Musim timur kita menjaga Ternate)

Tajagani Gowa tongkona adika bara

(Menjaga Gowa waktunya musim barat)

Potongan untaian syair dari Syekh Haji Abdul Ganiyu diatas memberikan gambaran kepada kita bahwa Kesultanan Buton berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dimana Kerajaan Gowa Tallo yang perkasa di barat dan Kerajaan Ternate yang adikuasa di timur tidak berhenti memberikan tekanan dan menunjukkan hegemoninya ke kerajaan-kerajaan sekitar.[9] Daerah-daerah jajahan Gowa Tallo dan Ternate semakin banyak, tapi Kesultanan Buton ingin merdeka dan tidak mau berada dibawah kendali kerajaan lain. Peperangan terus berlangsung antara Gowa dan Ternate hingga keduanya akhirnya berdamai dan membuat kesepakatan bahwa Selayar berada dibawah pengaruh Gowa dan Buton berada di bawah pengaruh Ternate.[10] 

Menghadapi realita tersebut jelas Buton menginginkan aliansi yang mengedepankan kesetaraan dan kemerdekaan, bukan sebagai jajahan. Namun, kepada siapakah Buton harus beraliansi? Siapa yang memiliki kekuatan dan sanggup menandingi kedua kerajaan tersebut?

Di sisi yang lain, VOC berlayar menuju timur mencari wilayah lain yang dapat mereka eksplorasi dan eksploitasi hasil alamnya. VOC harus rela berpindah dari Banten pascapengusiran yang menjadi memori kelam untuk mereka. Dalam perjalanannya, VOC kemudian melihat Buton sebagai wilayah yang sangat strategis dan potensial untuk diajak untuk bekerja sama. VOC perlahan hadir dengan kehati-hatian dan kekhawatiran akan mendapatkan penolakan yang sama seperti kerajaan-kerajaan lainnya.

Namun diluar perkiraan, VOC ternyata mendapatkan sambutan hangat dari Sultan Dayanu Ikhsanuddin La Elangi. Melihat peluang kerja sama,  Kesultanan Buton memutuskan untuk membentuk aliansi bersama VOC, dimana Buton diwakili oleh Sultan Dayanu Ikhsanuddin La Elangi (1578-1615) dan VOC diwakili oleh Apollonius Scotte[11], membuat perjanjian yang disebut dengan Janji Baana atau Perjanjian Pertama. Perjanjian Pertama ini kemudian dikukuhkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda I, Pieter Both, pada tahun 1613 ketika ia berkunjung ke Buton. Pieter Both menambahkan beberapa poin lagi sehingga perjanjian tersebut berubah menjadi Janji Ruaanguna atau Perjanjian Kedua.[12]

Pieter Both

Sumber: id.wikipedia.org

Hubungan antara Buton dan VOC yang terbentuk pada saat itu memberikan kekuatan kepada kedua belah pihak karena saling membantu dan melindungi, baik dari sisi politik maupun ekonomi. Secara khusus Sultan Dayanu Ikhsanuddin memperkuat posisinya sebagai sultan dan VOC memperkuat kedudukannya di timur nusantara, serta Kesultanan Buton mampu bertahan dan stabil menghadapi hiruk pikuk persaingan antara kerajaan-kerajaan sekitar dan sepakat bahwa musuh VOC adalah musuh Buton juga.

Faktor Internal: Selisih antar Kaomu

Lahirnya Janji Baana atau Perjanjian Pertama dinilai  sebagai langkah taktis luar biasa oleh Sultan Dayanu Ikhsanudin yang ditempuh untuk menyelematkan Buton dari ancaman Angin Barat (Gowa) dan (Angin Timur) Ternate, seperti yang dikhawatirkan oleh Syaikh Haji Abdul Ganiyu. Tetapi, pilihan tersebut hadir dengan masalah dan intrik dari Sultan Dayanu Ikhsanudin. Janji Baana muncul beriringan dengan perselisihan dalam internal kerajaan, terutama internal golongan Kaomu.

Hal yang harus diingat kembali adalah Kesultanan Buton memiliki stratifikasi sosial yang cukup unik dalam perjalanan sejarah, dimana strata sosial terbagi ke dalam tiga bagian, yaitu Kaomu, Walaka, dan Papara-Batua. Kaomu sendiri kemudian terbagi dalam 3 bagian, yaitu Kaomu Kumbewaha, Kaomu Tanailandu, dan Kaomu Tapi-tapi[13].  (Baca: Strata Sosial di Tanah Buton).

Walaupun Undang-undang Dasar Kesultanan "Murtabat Tujuh" telah disahkan pada masa kepemimpinan Sultan Dayanu Ikhsanudin pada tahun 1610 M, hasrat untuk memimpin kesultanan dari setiap golongan Kaomu tetap ada. Masing-masing menunggu momen untuk memimpin dan mempertahankan kepemimpinan, termasuk Sultan Dayanu Ikhsanudin yang mendapatkan momennya ketika bekerja sama dengan VOC.

Janji Baana yang dirumuskan sebagai solusi untuk Buton dan VOC berubah menjadi polemik ketika diperbaharui kembali oleh Gubernur Jenderal Pieter Both dengan Janji Ruaanguna atau Perjanjian Kedua. Kritik tajam diarahkan ke Sultan Dayanu Ikhsanudin karena dalam Janji Ruaanguna muncul klausul baru yang menyebutkan bahwa sepeninggal Sultan Dayanu Ikhsanuddin estafet kepemimpinan akan diteruskan oleh anak-anaknya, yaitu Syamsuddin dan Qomaruddin[14]. Oleh karena itu, terang benderang memperlihatkan bahwa kepemimpinan selanjutnya akan berada di tangan Kaomu Tanailandu. Klausul baru tersebut menciderai sistem yang telah ditetapkan dan seakan-akan memperlihatkan bahwa Sultan Dayanu Ikhsanuddin ingin memonopoli jabatan sultan hanya berada ditangan Kaomu Tanailandu. Kaomu Kumbewaha dan Kaomu Tapi-tapi jelas tidak akan tinggal diam terhadap keputusan tersebut.

Sumber: www.timur-angin.com

Penerapan keputusan tersebut berujung pada penolakan internal kesultanan, dimanfaatkan pula oleh Kesultanan Gowa dengan mempengaruhi sebagian kalangan istana untuk menolak dengan tegas keputusan tersebut. Hasil dari kumpulan penolakan yang mengkristal adalah turunnya Sultan Qomaruddin dari tampuk kepemimpinan digantikan oleh Sultan Gafurul Wadudu La Buke yang berasal dari Kaomu Kumbewaha. Pengalaman ini kemudian mengantarkan Kesultanan Buton kepada sistem pemilihan sultan yang baru sesuai Undang-undang Murtabat Tujuh, dimana calon sultan harus berasal dari Tanailandu, Kumbewaha, dan Tapi-tapi. Dalam proses pemilihan sultan, setiap cabang tersebut harus mengusulkan calonnya dan pemilihan akan dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat Siolimbona.[15]

***

Keputusan yang diambil oleh setiap pemimpin pasti memiliki celah dan cela, kecuali keputusan tersebut adalah wahyu dari Tuhan. Walaupun Janji Baana dan Janji Ruaanguna dinilai sebagai intrik Sultan Dayanu Ikhsanudin untuk memonopoli kekuasaan, keputusan kerja sama tersebut juga memberi dampak positif kepada Kesultanan Buton. Kita tidak dapat membayangkan bagaimana sulitnya Kerajaan Buton pada fase awal; sibuk menjaga diri dari bajak laut dan dominasi Kesultanan Gowa dan Ternate. Keputusan kerja sama ini disatu sisi adalah langkah yang sangat brillian sehingga Kesultanan Buton dapat mempertahankan eksistensinya sampai sekarang. Oleh karena itu, Kesultanan Buton tidak dapat dinilai mutlak sebagai pengkhianat bangsa. Keputusan yang diambil oleh Sultan Dayanu Ikhsanuddin adalah menjaga eksistensi wilayah dan darahnya sendiri. Pada fase awal, persekutuan Buton dan VOC menjunjung tinggi kesetaraan dan fokus pada simbiosis mutualisme masing-masing pihak, tidak seperti Kesultanan Gowa dan Kesultanan Ternate yang menjadikan Buton sebagai jajahan.

Janji Baana adalah cikal bakal lahirnya perjanjian-perjanjian selanjutnya sehingga Buton terikat oleh VOC. Keterikatan ini menjadi salah satu argumen bagi sebagian orang bahwa Buton dan VOC adalah sekutu abadi. Namun, apakah benar Buton dan VOC adalah sekutu abadi? InsyaAllah akan dibahas pada tulisan selanjutnya.

Semoga Allah merahmati para pendahulu kita. Mudah-mudahan Allah memaafkan mereka.

Pandeglang, Agustus 2020

~Alza

_____________________

[1] https://historia.id/kuno/articles/hari-ini-voc-berdiri-DWVe3

[2] Peranginangin, Marlon dkk. 2007. Buku Pintar Pahlawan Nasional, Banten: Scientific Press.

[3] Ridhwan, 2017, Development of Tasawuf in South Sulawesi, Qudus International Journal of Islamic Studies Volume 5, Issue 2.

[4] Rajab, Muh. 2015. DAKWAH ISLAM PADA MASA PEMERINTAHAN SULTAN BUTON KE XXIX. Jurnal Diskursus Islam 49 Volume 3 Nomor 1.

[5] Latif, Yudhi. 2006. Menjadi Indonesia: 13 Abad Eksistensi Islam di Bumi Nusantara. Bandung: Mizan.

[6] Keuning, J. 1973. Sejarah Ambon Sampai pada Akhir Ke XII. Jakarta. Bhatara.

[7] Zuhdi, Susanto, dkk. 1996. Kerajaan Tradisional Sulawesi Tenggara: Kesultanan Buton. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.

[8] La Niampe. 2000. Kabanti Oni Wolio (Puisi Berbahasa Wolio) Jilid 2. Departemen Pendidikan Nasional: Jakarta.

[9] Zuhdi, Susanto. 2018. Sejarah Buton yang Terabaikan: Labu Rope Labu Wana. Jakarta: Wedatama Widyasastra.

[10] Zuhdi, Susanto. 2018. Sejarah Buton yang Terabaikan: Labu Rope Labu Wana. Jakarta: Wedatama Widyasastra.

[11] Chalik, Husein A dkk. 1984. Sejarah Perlawanan terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Daerah Sulawesi Tengggara. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

[12] Zuhdi, Susanto. 2018. Sejarah Buton yang Terabaikan: Labu Rope Labu Wana. Jakarta: Wedatama Widyasastra.

[13] Zahari, A Mulku. 1977. Sejarah dan Adat Fiy Daarul Butuni (Buton). Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

[14] Zuhdi, Susanto, dkk. 1996. Kerajaan Tradisional Sulawesi Tenggara: Kesultanan Buton. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.

[15] Zuhdi, Susanto, dkk. 1996. Kerajaan Tradisional Sulawesi Tenggara: Kesultanan Buton. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Read More

Strata Sosial di Tanah Buton: Sebuah Ringkasan dan Pertanyaan

Sumber: indonesiawonder.com

Strata sosial dalam kehidupan bermasyarakat sejak dahulu seakan menjadi sebuah kebutuhan dengan tujuan atau motif tertentu. Sebagaimana kelompok masyarakat lainnya, Buton pun sebagai sekumpulan masyakat yang berada dalam satu naungan pemerintahan juga memiliki strata sosial.

Setelah lama kosong karena dikejar deadline proposal thesis yang mulai menggila, kali ini saya akan membahas tentang strata sosial di Kesultanan Buton atau Wolio, diringkas dari jurnal Antropologi karya Tony Rudyansjah yang berjudul “Kaomu, Papara, dan Walaka; Suatu Kajian Mengenai Struktur Sosial dan Ideologi Kekuasaan di Kesultanan Wolio”, dan disertai beberapa tambahan dari jurnal dan tulisan lain, serta komentar dan pertanyaan yang sekiranya dapat didiskusikan. Semoga uraian dibawah ini bermanfaat.

***

Strata di Kesultanan Buton terbagi atas tiga; Kaomu, Walaka, dan Papara. Sebagian menyebutkan terdapat satu strata lagi, yakni Batua. Akan tetapi, sebagian berpendapat bahwa Batua dikategorikan ke dalam Papara. Kaomu dan Walaka dikategorikan ke dalam orang Wolio, sementara Papara dan Batua tidak.

Darimana kata Wolio berasal? Beberapa menyebutkan bahwa kata “wolio” berasal dari kata “welia” yang berarti menebas hutan. Seiring perjalanan waktu, telah terjadi Islamisasi hampir diseluruh aspek kehidupan masyarakat Wolio, termasuk nama Wolio yang dikaitkan menjadi kata ‘Waliyullah” (Darmawan:2008). Adapula yang menyebutkan bahwa Wolio berasal dari kata Waliyu, sebuah kerajaan di dalam Kecamatan Lasalimu yang dianggap telah lama ada jauh sebelum kerajaan Wolio lahir.

Wolio berasal dari kata welia, yang berarti menebas hutan.

Seseorang dikategorikan ke dalam Kaomu, Walaka, Papara, atau Batua didasarkan pada kamia, yakni asal usulnya. Kamia berasal dari akar kata “ka” dan “mia”. Ka berarti kekuatan, dan mia berarti manusia. Kaum Kaomu dinisbatkan pada keturunan pendiri Kerajaan Wolio, sementara Walaka adalah pendiri-pendiri komunitas Wolio.

Sumber: indonesia-heritage.net

~Walaka

Walaka adalah keturunan kaum Siolimbona. Siolimbona berakar dari kata “sio” yang berarti sembilan, sementara “limbona” berarti kampung atau pemukiman, mengacu pada sembilan kampung yang terdiri dari Baluwu, Peropa, Gundu-gundu, Barangkatopa, Gama, Siompu, Wandailolo, Rakia, dan Melai, keseluruhannya terletak didalam Benteng Keraton Wolio.

Siolimbona mengacu pada sembilan kampung, yaitu Baluwu, Peropa, Gundu-gundu, Barangkatopa, Gama, Siompu, Wandailolo, Rakia, dan Melai

Kesembilan perkampungan atau pemukiman tersebut adalah perluasan dari empat kampung awal yang disebut Patalimbona, yakni Baluwu, Peropa, Gundu-gundu, dan Barangkatopa. Keempat kampung ini berkaitan dengan empat tokoh terkenal dalam sejarah Wolio yang menjadi pendiri dari komunitas Wolio, yaitu Mia Patamiana (empat manusia), terdiri dari Sipanjonga, Simalui, Sijawangkati, dan Sitamanajo.

Sipanjonga adalah seorang raja dari sebuah daerah yang bernama Liyaa di tanah Melayu. Ia melakukan pelayaran menuju “arah matahari” (berdasarkan “wahyu” dari langit) hingga akhirnya beliau berhenti di Tanah Buton. Sipanjonga sebagai salah satu nenek moyang masyarakat Buton adalah seorang penakluk laut, maka tidak salah jika sifat ini diwariskan ke keturunan-keturunannya, hingga Pelras dalam “The Bugis”, sebagaimana yang dikutip oleh Darmawan (2008), menyebutkan bahwa Penakluk Lautan terdiri dari Bangsa Bajo, Makassar, Mandar, Buton, dan Using (Madura).

Sipanjonga pertama kali menginjakkan kakinya di Kalampa, kemudian berpindah ke tepi sungai Baubau. Ia bermukim dan membangun daerah tepi sungai Baubau menjadi negeri yang besar dan berpengaruh di jazirah nusantara.

Perluasan ini memiliki dua tahap. Tahap Pertama, perjanjian antara Sipanjonga dan negeri Tobe-tobe yang dipimpin Dungku Cangia, seorang panglima dari kekaisaran China, Khulagu Khan. Sipanjonga mengajak Simalui untuk bergabung, menjadi lebih mudah dengan usaha Sipanjonga menikahi saudara perempuan Simalui yang bernama Sabanang. Hasil dari pernikahan tersebut adalah Betoambari.

Tahap pertama, perjanjian Sipanjoga dan Dungku Cangia

Tahap kedua adalah perluasan wilayah yang dilakukan Betoambari dengan menaklukkan Lawele. Selain melalui penaklukkan wilayah, Betoambari memperluas wilayah kekuasaannya juga melalui pernikahan, yakni menikahi putri raja dari negeri Kamaru.

Tahap kedua, penaklukkan Lawele dan pernikahan dengan putri raja negeri Kamaru

~Kaomu

Kaomu sering menonjolkan dirinya sebagai keturunan raja-raja monarki Wolio, dimana Ratu Wa Kaa Kaa adalah nama yang sering disebut sebagai leluhur mereka yang menjadi inti pembeda antara Kaomu dengan yang lain. Wa Kaa Kaa menjadi istimewa karena ia menjadi penengah dan penghubung komunitas-komunitas awal Wolio.

Komunitas Wolio yang pada awalnya terbagi dalam dua bagian; Sipanjonga dan Sijawangkati membentuk satu bagian, dan Simalui bersama Sitamanajo membentuk bagian yang lain. Di masa selanjutnya, paruh pertama dipimpin oleh Betoambari, dan paruh lainnya dipimpin oleh Sangriana. Sibatara dan Wa Kaa Kaa kemudian dinikahkan oleh Betoambari dan Sangriana sebagai suatu pasangan kerajaan yang memimpin Wolio. Oleh karena itu, Wa Kaa Kaa adalah figur ratu yang menjadi penengah dan asbab pemersatu antara kedua paruh kerajaan.

Seseorang dapat diakui sebagai seorang Kaomu ketika ia dapat membuktikan dirinya dengan dua cara. Pertama, apakah ia memiliki hubungan darah atau dapat menulusuri silsilahnya sampai ke Ratu Wa Kaa Kaa dan Sibatara. Oleh karena itu, menghafal nasab dalam ingatan dan tulisan patut dilakukan demi menjaga silsilah dan tidak terjadi aku-mengakui dalam urusan pertalian darah. Salah satu contoh dampaknya adalah dalam urusan pernikahan, dimana seseorang dianjurkan untuk memilih yang sekufu dengannya.

Cara kedua, apakah ia keturunan dari para lakina (raja) Sembilan kerajaan kecil atau Siolipuna dan empat wilayah atau Barata Patapalena yang bergabung ke dalam wilayah Wolio. Dalam perjalanan sejarah, keturunan raja Siolipuna dan raja Barata Patapalena tersebut kemudian dimasukkan ke dalam kategori Kaomu.

Kaomu adalah keturunan Wa Kaa Kaa atau keturunan para raja Siolipuna

Lalu, apa pembeda antara Kaomu dan Walaka? Pembeda antara kedua strata tersebut adalah Kaomu secara khusus adalah keturunan Wa Kaa Kaa, sementara Walaka adalah keturunan dari para pendiri komunitas Wolio (Sipanjonga, Sijawangkati, Simalui, Sitamanajo). Namun, dikarenakan proses perkawinan yang terjadi antara Kaomu dan Walaka, tolak ukur tersebut menjadi tidak efektif. Untuk memperkuat argumentasi, Kaomu menegaskan bahwa dalam darah mereka mengalir darah Nabi Muhammad, dari muballigh Arab, yakni Abdul Wahab dan Syarif Muhammad. Mereka berdua adalah penasehat raja di dalam Kesultanan Wolio.

Disebabkan oleh mengalirnya darah Nabi Muhammad, golongan Kaomu sering tampil sebagai ahli agama. Namun bukan berarti hak untuk mempelajari agama hanya berada ditangan mereka saja. Salah satu bukti adalah "Zawiyah", sebuah tempat untuk mempelajari Islam Tasawuf yang disediakan untuk khalayak umum yang dibangun oleh La Jampi atau Sultan Qoimuddin Tua (kakek dari Sultan Muhammad Idrus Qoimuddin) yang berdiri hingga tahun 1974 (La Niampe:2010). Semoga lembaga pendidikan “legendaris” ini berkenan dihidupkan kembali oleh pemerintah Kota Baubau dan sara Kesultanan Buton.

Tanpa mengurangi rasa hormat, saya menyoal argumentasi yang dibangun oleh Kaomu bahwa di dalam tubuh mereka mengalir darah Nabi Muhammad shollallahu ‘alaihi wa sallam. Ada beberapa pertanyaan yang mendasar. Pertama, dimana benang merah antara dua muballigh ini dengan keturunan Wa Kaa Kaa? Apakah terjadi perkawinan dan terbukti bahwa darah Kaomu mengalir darah Nabi Muhammad melalui kedua muballigh tersebut? Dalam jurnal tidak disebutkan dengan jelas.

Kedua, siapakah Abdul Wahab dan Syarif Muhammad? Bagaimana pertalian darah mereka dengan Nabi Muhammad shollallahu ‘alaihi wa sallam? Apakah Syarif Muhammad ini adalah Muhammad Al-Aydrus, saudara dari Musarafatul Izzati al Fikhri alias Wa Kaa Kaa dalam versi asal muasal Ratu Wa Kaa Kaa yang lain? Jika iya, bagaimana mendiskusikan dan mencari titik temu antara kedua versi cerita tersebut? Dalam sepengatahuan saya yang fakir pengetahuan, masih terus mencari informasi dan menggali literatur , setidaknya terdapat dua versi mengenai asal usul Wa Kaa; versi satu Wa Kaa Kaa berasal dari China, versi kedua Wa Kaa Kaa berasal dari Madinah.

Hal ini perlu diperjelas dengan bukti nyata bahwa mereka berdua adalah keturunan Nabi Muhammad shollallahu ‘alaihi wa sallam., apa marganya, dari mana asalnya, apakah terhubung ke Husain atau Hasan radhiyallahu 'anhum, sebagaimana para habaib yang teroganisir di Jakarta dan daerah lainnya jelas dalam nasabnya tersambung kepada Baginda Nabi, secara khusus melalui Isa Al-Muhajir dari Yaman (Anuz:2016).

Siapakah Abdul Wahab dan Syarif Muhammad? Benarkah mereka keturunan Baginda Nabi Muhammad shollallahu 'alaihi wa sallam?

Kejelasan nasab perlu dipertahankan untuk memperkuat pernyataan bahwa Abdul Wahab dan Syarif Muhammad adalah benar-benar keturunan Baginda Nabi, dimana hal ini berimplikasi pada klaim Kaomu bahwa mereka adalah keturunan Baginda Nabi Muhammad shollallahu ‘alaihi wa sallam.

~ Papara dan Batua

Dalam konteks hubungan darah terhadap komunitas dan pendiri kerajaan Wolio, Papara dianggap tidak memiliki asal usul. Dalam bahasa lain yang disebutkan dalam Sarana Wolio, Papara disebut sebagai gharib, kata dari bahasa arab yang bermakna asing. Masyarakat papara adalah orang yang berasal dari luar keraton Wolio yang tidak diketahui kamia nya. Adapun Batua, kelompok ini sejatinya masih menjadi bagian dari Papara. Namun, masyarakat Batua adalah masyarakat Papara yang diturunkan derajatnya karena tidak mampu membayar hutang, melanggar adat, dan kesalahan-kesalahan yang dianggap fatal lainnya, serta tawanan perang.

Papara adalah gharib atau orang asing. Batua adalah Papara yang diturunkan derajatnya karena melakukan kesalahan atau tawanan perang.

Mengapa papara menjadi “asing”? Sarana Wolio sejak zaman dahulu dinilai sebagai satu dokumen rahasia yang sangat dijaga oleh penguasa; Kaomu dan Walaka. Sarana Wolio mengatur pemerintahan, termasuk bagaimana mengatur masyarakat Papara. Penulis menilai bahwa tindakan ini merupakan tindakan preventif yang dilakukan kaum penguasa untuk menjaga kestabilan kerajaan dengan menjaga kerahasiaan negara.

Sumber: paketwisatakendari.com

~Sejak kapan pembagian strata sosial ini?

­Dalam jurnalnya, penulis menyebutkan bahwa pembagian strata sosial ini belum ada pada masa awal pembentukan komunitas dan kerajaan Wolio. Setidaknya ada dua fase dalam pembagian strata sosial ini.

Fase pertama, kalangan Walaka menyebutkan bahwa pemisahan tersebut terjadi ketika seorang raja (tidak disebutkan namanya) yang berkuasa memiliki dua orang putra mahkota, yakni La Katuturi dan La Kakaramba. Keduanya memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk menjadi raja sepeninggalan ayahnya. Oleh karena itu, demi menghindari potensi konflik dimasa depan, sang raja mengadakan perjanjian dengan kedua anaknya; La Kakaramba beserta seluruh keturunannya memiliki hak untuk ditunjuk menjadi raja, sedangkan La Katuturi beserta seluruh keturunannya berhak dipilih menjadi bonto dari kesembilan pemukiman, yakni Siolimbona. Oleh karena itu, Walaka adalah pihak yang berhak menentukan siapa yang pantas menjadi pemimpin dengan syarat-syarat tertentu yang dipilih dari kalangan Kaomu, melalui musyawarah mufakat.

Fase pertama, La Kakaramba dan keturunannya menjadi raja, La Katuturi dan keturunannnya menjadi bonto.

Fase kedua, pemisahan dilakukan oleh Dayanu Ikhsanuddin yang membagi golongan Kaomu menjadi tiga cabang. Ia bersama keluarganya masuk ke dalam cabang Tanailandu, Dayanu Ikhsanuddin sebagai sesepuhnya. Keluarga Dayanu Ikhsanuddin yang bernama La Singga (sapati) beserta seluruh keturunannya termasuk ke dalam cabang Tapi-tapi, La Singga sebagai sesepuhnya. Yang terakhir adalah Kenepulu Bula beserta semua keturunanya termasuk ke dalam cabang Kumbewaha, Kenepulu Bula sebagai sesepuhnya. Karena pembagian ini, tiga jabatan terpenting hanya dapat dijabat oleh ketiga cabang tersebut. Setelah masa pembagian ini, hanya Kaomu yang murni berasal dari dalam wilayah keraton Buton saja yang memiliki hak untuk menduduki tiga jabatan tersebut.

Fase kedua, Dayanu Ikhsanuddin membagi ke dalam tiga; Tanailandu, Kumbawaha, dan Tapi-tapi.

***

Di akhir tulisan ini, saya menarik sebuah kesimpulan sederhana bahwa pembagian strata sosial adalah sebuah kebutuhan dalam pemerintahan. Dalam jurnal telah disebutkan bahwa pembagian antara orang Wolio (Kaomu dan Walaka) dan orang asing (Papara dan Batua) adalah tindakan preventif atau pencegahan untuk menjaga kestabilan pemerintahan, dimana salah bentuk penjagaan tersebut adalah dengan menjaga dokumen rahasia. Dalam pandangan saya, pembagian strata sosial ini lebih condong ke ranah politik atau administrasi publik demi kerapihan pemerintahan, dan tidak dapat dipungkiri bahwa nilai-nilai keagamaan juga mempengaruhinya.

Semoga Allah merahmati dan memberi petunjuk kepada kita semua. Semoga Allah merahmati dan mengampuni kaum muslimin dan mu’minin yang telah mendahului kita, terutama para sultan dan jajaran pemerintahannya yang telah berjasa menghadirkan Islam di tanah Buton.

Jakarta, 2 April 2018
Dibuat disela-sela proposal dan paper yang menggila.



~ Alza

------------

Sumber:

1. Tony Rudyansjah. 20xx. Kaomu, Papara, dan Walaka: Satu Kajian mengenai Struktur Sosial dan Ideologi Kekuasaan di Kesultanan Wolio. Jurnal Antropologi No. 52. Universitas Indonesia

2. Fariq Gazim Anuz. 2016. Percikan Hikmah dari Kisah Tabi'in. Pustaka Imam Syafii.

3. La Niampe. 2010. La Ode Muhammad Idrus Qoimuddin; Sastrawan Sufi Ternama di Buton Abad XIX. Jurnal Humaniora Vol. 22, hal. 250-265

4. https://almanhaj.or.id/2976-i-k-h-l-a-s.html

5. Yusran Darmawan. Bab II; Orang Buton dan Imajinasi Sejarah. Thesis. Universitas Indonesia

Read More

Ku Cantumkan Ode di Depan Namaku, Haruskah?

Setiap daerah memiliki ciri khas sendiri dalam memberi nama dan gelar untuk membedakan status sosialnya. Misalnya, Makassar dan Bugis dengan gelar Opu, Daeng, Karaeng, Arung, Bau’, atau Puang. Di Jawa malah lebih ribet lagi. Adapun di Buton, sistem seperti itu juga ada, yakni La Ode untuk laki-laki dan Wa Ode untuk perempuan.

Awalnya gelar ode hanya diberikan kepada sultan terpilih, kemudian Siolimbona atau Dewan Adat selaku salah satu penentu kebijakan memutuskan untuk memberikan hak kepada keturunan sultan untuk menyematkan gelar ode di depan namanya. Tujuannya adalah untuk pengidentifikasian keturunan-keturunan sultan yang memiliki kompetensi dan jiwa kepemimpinan di kemudian hari, walaupun pemilihan sultan di Buton dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, bukan tahta yang diberikan secara turun temurun seperti kerajaan lain.

Cara untuk memperoleh gelar ode ada dua. Pertama, gelar tersebut didapatkan jika ayahnya seorang ode. Jika sang ayah adalah seorang ode dan ibunya bukan dari kalangan ode, maka sang anak akan tetap menyandang gelar ode. Akan tetapi, jika sang ayah bukan dari kalangan ode dan sang ibu menyandang gelar ode, maka secara otomatis anak-anak mereka tidak berhak menyandang gelar ode.

Kedua, gelar tersebut adalah pemberian dari pemerintahan kesultanan karena telah memberikan sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kesultanan, baik dalam bentuk materi atau non materi. Contohnya seperti Sultan Murhum dari daratan Muna yang mendapatkan gelar ode dari Kesultanan Buton kemudian diangkat menjadi sultan karena mengalahkan La Bolontio, Sang Bajak Laut Bermata Satu.

Bagaimana penjelasan asal mula kata ode? Entahlah, saya bingung menjelaskan. Saya tidak berani mencantumkan karena masing-masing berbeda versi dan beberapa terkadang mengada-ada. Atau mungkin itu hasil filsafat yang begitu dalam? Sekali lagi, entah.

Namun nalar ini sedikit terkilir, untuk apa gelar itu? Haruskah disematkan?

Di kartu keluarga, nama saya jelas tidak tercantum gelar ode, begitupun ayah saya. Kakek saya juga tidak tercantum gelar ode di depan namanya. Padahal, buyut saya seorang ode, beliau bernama La Ode Juma. Karena buyut saya seorang ode, otomatis kakek saya pun seorang ode. Nenek saya pun ode, Wa Ode Habibah namanya. Jika ingin membubuhkan gelar ode depan nama saya, maka itu tidak menjadi masalah.

Kenapa kakek saya menyembunyikan gelar itu? Secara jelas, saya tidak tahu mengapa. Tapi belakangan saya dapati, ada beberapa yang menyembunyikan gelar ode-nya, bukan hanya kakek saya. Gelar ode itu bertalian dengan tanggung jawab yang sangat berat di punggung pemilik gelar karena sejatinya ia menjadi teladan di masyarakat.

Sekarang seseorang bergelar ode atau bukan perlahan tidak lagi menjadi masalah. Tolak ukur masa kini adalah pendidikan. Sekalipun ia dari golongan kasta bawah*, tapi pendidikannya lebih baik dari sebagian ode, maka gelar hanya sekedar gelar. Persaingan terbaik sedari dulu hingga sekarang adalah pendidikan.

Sebenarnya saya mulai tidak terlalu memusingkan gelar itu, biarlah tetap tersembunyi. Hanya saja, saya mulai gerah pada sebagian orang yang bergelar ode tapi tidak memberikan contoh yang baik kepada orang lain. Terlalu sibuk berbangga-bangga dengan leluhurnya tanpa usaha memberikan kontribusi positif kepada masyarakat sekitar. Tak perlu berlebihan, secara nasab memang kita menjadi baik, tapi kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan suatu saat tidak akan bermanfaat bagi kita.

Kehidupan leluhur kita adalah kehidupan mereka, kehidupan kita adalah kehidupan kita. Jika leluhur kita adalah satu di antara manusia-manusia baik yang Allah turunkan di masa lalu, maka itu menjadi poin pelengkap, bukan utama. Untuk apa gelar kebangsawanan tersemat jika kita bertolak belakang dengan kearifan leluhur? Bahkan, bagai bumi dan langit? Jauh!

Apa saya merasa diri lebih baik dari yang lain? Tidak, tidak seperti itu maksud tulisan ini. Obyek kritikan saya adalah para penyandang gelar ode yang berkelakuan buruk. Namun, tidak semua ode itu buruk. Fatal jika saya mengatakan semua ode itu buruk. Banyak para ode yang saya dapati memiliki pribadi yang sangat baik dengan wibawa yang besar.

Terakhir, gelar kebangsawanan hanya akan menjadi deretan huruf sekasta debu nan nihil makna jika tidak diiringi dengan kebaikan budi dan teladan yang baik. Selebihnya, mari berkarya untuk negeri. Gelar hanyalah gelar, tak akan berarti jika tanpa pembuktian bahwa kita pantas menyandang gelar tersebut. Seharusnya kita malu jika ode tersemat di depan nama, tapi sikap dan sifat tak mencerminkan seorang ode.


Jakarta Selatan, 13 September 2016




~Alza Maligana

__________


* Di Buton terdapat tiga kasta, yakni dua kalangan atas; Walaka dan Kaomu. Kedua kasta ini adalah para bangsawan, mereka menyandang gelar ode. Adapun kasta terendah adalah papara, yakni budak. Di Baubau sendiri masih keturunan papara masih banyak, tapi mereka mulai menunjukkan eksistensi dengan memperbaiki diri dan bersaing terbuka lewat pendidikan.

Read More

Benteng Wolio; Dedikasi Sultan La Buke & Kedermawanan Wa Ode Wau

Malam kemarin saya kembali mengingat-ingat kampung halaman, salah satu kesultanan yang kokoh di tanah Sulawesi, namanya disebut dalam Kitab Negara Kertagama di Pupuh 78 dengan nama Butun.

Foto yang saya upload ini hanya sebagian kecil dari sisi Benteng Wolio yang dinobatkan sebagai Benteng Terluas di Dunia, tercatat di Guinness World Record. Ingatan kembali menyeruak, memikirkan leluhur-leluhur cerdas, konsisten, bijaksana, dermawan, berdedikasi tinggi, dan sifat-sifat luhur lainnya yang membaur bersama barisan batu-batu di dataran tinggi Baubau ini. Nilai-nilai luhur leluhur memang tak tampak di deretan batu itu, tapi auranya terasa membakar hingga sekarang. Apa pemuda-pemudi Buton masa kini banyak yang tahu?

Benteng ini adalah wujud dari mimpi untuk mempertahankan harta, diri, negeri, hukum, dan agama. Semua itu dibangun dengan kecerdasan, dedikasi, dan konsistensi Sultan Ghafurul Wadud La Buke, serta dibalut dengan kedermawanan seorang wanita bangsawan kaya raya, Wa Ode Wau.

***

Sultan La Buke adalah seorang yang cerdas, tulus, dan penuh dedikasi, serta memiliki visi yang jauh ke depan. Beliaulah yang bersikeras agar pembangunan benteng gagah di atas dataran tinggi itu tetap dilaksanakan hingga sempurna.

Setiap usaha yang didampingi niat tulus ikhlas kemudian demi rakyat akan tetap berkendala. Itu sudah hukum alam. Dalam masa pemerintahannya yang berusaha menyelesaikan pembangunan benteng, rakyat berkumpul ingin mengkudeta, meminta ia agar segera turun karena dianggap hanya menyusahkan rakyat dengan pembuatan mega proyek tersebut. Tapi ia tetap pada pendiriannya, benteng harus selesai. Untuk meyakinkan, ikrar ia ucapkan dihadapan rakyat dan pemerintahan bahwa ia akan turun tahta jika benteng telah rampung.

Pembangunan pun dilanjutkan. Harta secara royal ia dermakan, tenaga dan pikiran rela ia tumpahkan. Ia bukan lintah penghisap darah rakyat seperti sebagian pemimpin kacung masa kini. Maka ketika benteng telah selesai, barulah rakyat melihat apa yang sultan cita-citakan, barulah rakyat mengerti apa yang sultan pahami, seakan ingin mencatat dengan rapih di hati rakyat, “Ketahuilah rakyatku, ini untuk kita bersama, hingga anak cucu kita.”

Tabir penyingkap pikiran rakyat telah terbuka dan ikrar telah terucap, Sultan Ghafurul Wadud La Buke turun tahta karena pembangunan telah khatam. Ia memilih melebur bersama rakyat, tak harap puja-puji dengan beragam jenis sumpah. Biarlah Allah yang mengupah. Toh, ini usaha bersama. Mudah-mudahan benteng ini jadi saksi bagaimana ia ingin melindungi agama, hukum, negeri, jiwa dan darah, serta harta seluruh rakyatnya.

*** 

Dibalik proyek itu ada pula seorang wanita yang tangguh, Wa Ode Wau namanya.

Wa Ode Wau adalah seorang perempuan bangsawan yang sangat dermawan, pedagang yang asetnya menyebar dari Johor sampai Maluku, menjadi pesaing berat VOC di zamannya. Ketika wafat, ia meninggalkan kekayaan tidak kurang dari 180 milyar gulden atau sekitar 60 milyar dolar yang diamankan anak angkatnya, La Ode Sribidayan, Raja Sorawolio.

Hartanya yang melimpah ruah dalam wujud emas dan perak hingga berlian tanpa ragu ia berikan demi kepentingan rakyat Buton, tanpa tendensi pribadi, tanpa keinginan merebut tahta. Ia bukan benalu ditubuh rakyat, yang memberi dengan rasa pamrih, seperti sebagian pemimpin cacat moral yang menyeruput darah rakyat karena merasa paling berjasa.

Kerelaan Wa Ode Wau terbukti ketika Sara (Pemerintah) Kesultanan Buton ingin membalas budi, ia membalas dengan tutur lembut lagi dalam maknanya:

“Aku tidak mengharapkan sesuatu pemberian dari Sara (Pemerintah) Kerajaan atas pengorbanan harta bendaku terhadap pembangunan Benteng Wolio, tetapi semata-mata untuk kepentingan negeriku sendiri, serta untuk kehormatan kaumku dan anak cucuku dikemudian hari. Semoga mereka ada yang mengikuti jejakku ini.”

Inilah Benteng Wolio, yang dibangun dari kecerdasan, konsistensi, dan kedermawanan, serta jutaan nilai luhur lainnya. Nilai-nilai luhur lainnya juga akan tetap tertambat bersama tumpukan-tumpukan batu benteng ini hingga waktu yang Allah tentukan akhirnya.

Inilah benteng yang menjadi bentuk implementasi Falsafah Kesultanan Buton:

Yinda yindamo arata somanamo karo

Yinda yindamo karo somanamo lipu

Yinda yindamo lipu somanamo sara

Yinda yindamo sara somanamo agama

Korbankan harta demi keselamatan diri
Korbankan diri demi keselamatan negara

Korbankan negara demi keselamatan pemerintah

Korbankan pemerintah demi keselamatan agama

***

Semoga masyarakat kini mau belajar. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin masa kini mau memahami. Falsafah Buton adalah karakter kita sebagai masyarakat Buton, cukup sudah budaya luar menggerogoti. Kita sudah cukup kebablasan.

Semoga muda-mudi mau mempelajari, mencari, hingga menjaga. Inilah sejarah tanah kita. Jika bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Berharap pada masyarakat di kota besar? Jangan harap. Mendengar kata Buton saja mereka bingung, “Dimana itu?”.

Oh, rasa-rasanya agama, administrasi, budaya, sejarah, dan sastra selalu bersolek manis dengan romantisme yang menggoda dimataku. Nakal ia mencubit nalar dengan sedikit berbisik, “Kemarilah, peluk aku dalam-dalam lalu rebahkan kepalamu padaku. Apa kamu merasakannya? Pelan hangatku merambat padamu. Ada banyak hal yang ingin aku sampaikan padamu. Tak akan tahu jika tak ingin mendekat.”

Hah, sayang sekali, sejarah daerahku sedikit sulit ditemui literaturnya.

Semoga Allah merahmati Sultan Ghafurul Wadud La Buke dan Wa Ode Wau rahimahumullah. Terima kasih atas teladannya. Terima kasih atas perjuangannya.


Jakarta Selatan, 27 Agustus 2016

~Alza Maligana


---------------------

Sumber:

1. http://blog.ub.ac.id/jatmikoekotbp/files/2013/04/Kitab-Negara-Kertagama.pdf
2. https://id.wikipedia.org/wiki/Benteng_Keraton_Buton
3. Sudirma Duhari. Wa Ode Wau Pedagang Kaya Raya Dari Buton. Tersedia: www.mysultra.com/wa-ode-wau-pedagang-kaya-raya-dari-buton.
4. Yusran Darmawan. 2015. Kisah Raja Bugis Di Pulau Buton. Tersedia: http://www.timur-angin.com/2015/11/kisah-raja-bugis-di-pulau-buton.html
5. Yusran Darmawan. BAB II ORANG BUTON DAN IMAJINASI SEJARAH. [Online]. Tersedia: http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/119247-T%2025230-Ingatan%20yang-Tinjauan%20literatur.pdf.
6. Wira Nugraha. 2011. Terjemahan Lengkap Naskah Manuskrip Negarakertagama. Tersedia: https://historynote.wordpress.com/2011/04/28/negarakertagama/

Read More